Kebijakan Publik - Soal dan Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Tentang Kebijakan Publik Lengkap Jawaban
  1. Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah…
    a. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
    b. Membuka hubungan perdagangan negara dengan negara lain.
    c. Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
    d. Penentu kebijakan luar negeri.
  2. Salah satu teknik kelompok kepentingan di Amerika Serikat untuk melaksanakan pengaruh politiknya melalui ikatan emosional akibat kedekatan hubungan dengan para pembuat kebijakan negara, merupakan teknik...
    a. Kontribusi untuk kampaye
    b. Kampanye publikasi besar-besaran
    c. Melakukan tekanan melalui publikasi
    d. Pengaruh pribadi
  3. Arti yang terkandung sebagai masalah kebijakan adalah...
    a. Konflik sosial
    b. Konflik horisontal dan vertikal
    c. Kebutuhan atau ketidakpusasan manusia akan suatu kebijakan yang harus dipecahkan
    d. Problema umum yang saling bertentangan
  4. Agenda sistemik berbeda dengan agenda pemerintah, sehingga agenda sistemik diartikan sebagai... 
    a. Semua isu yang dipandang oleh anggota masyarakat politik sebagai perhatian masyarakat umum dan berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan
    b. Tuntutan-tuntutan dalam sistem politik
    c. Urutan daftar masalah dengan masalah terpenting sebagai prioritas
    d. Uraian masalah-masalah lama dan baru yang khas serta konkret dimana pembuat kebijakan menilainya sebagai masalah publik dan melakukan tindakan serius terhadapnya
  5. Berikut ini pengertian proses perumusan usulan kebijakan, yakni kegiatan...
    a. Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik berdasarkan skala prioritas secara politis
    b. Menyusun dan mengembangkan serangkaian program pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu
    c. Melegitimasi kebijakan definitif
    d. Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan masalah publik
  6. Kebijakan publik diartikan sebagai....
    a. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya
    b. Semua tindakan negara
    c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang
    d. Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik
  7. Perhatikan contoh berikut: Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan...
    a. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang
    b. Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang
    c. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang
    d. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang
  8. Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah...
    a. Organisasi non pemerintah
    b. Partai politik
    c. Pejabat atau badan yang berwenang
    d. Rakyat langsung
  9. Kebijakan negara Myanmar melakukan berbagai perubahan lambang, lagu dan konstitusi negara yang baru, saat berubah dari negara Burma menjadi negara Myanmar , adalah contoh dari kebijakan…
    a. Liberal
    b. Mandiri terlaksana (self-executing)
    c. Redistributif
    d. Regulator
  10. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi jika telah dilegitimasi pemerintah, adalah…
    a. Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
    b. Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
    c. Banyaknya anggota legislatif perempuan yang masih permisif terhadap pornografi
    d. Pemerintah RI yang sekarang berasal dari partai yang tidak populer
  11. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah ”wajib belajar 9 tahun” dapat dinilai dengan cara...
    a. Ekspresionistis
    b. Impresionistis
    c. Mengasumsikan opini publik
    d. Persepsional
  12. DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah…
    a. Daya guna
    b. Objektivitas
    c. Relevansi
    d. Validitas
  13. Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak... 
    a. Biaya tidak langsung (indirect cost)
    b. Eksternalitas positif
    c. Limbah kebijakan (spillover effects)
    d. Tidak diharapkan (unintended consequences)
  14. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai....
    a. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama
    b. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu
    c. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai
    d. Suatu pemecahan masalah tertentu
  15. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan...
    a. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni
    b. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya
    c. Semua harta negara
    d. Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya
  16. Menurut Dye, salah satu yang membedakan antara analisis kebijakan publik dengan advokasi kebijakan, adalah karaktersitik advokasi kebijakan adalah ...
    a. Menjelaskan sebab suatu kebijakan diambil sedangkan analisis kebijakan tidak perlu menjelaskannya
    b. Menilai proses sistem politik sedangkan analisis kebijakan tidak menilainya
    c. Mencakup pengumpulan data sedangkan analisis kebijakan tidak mencakup pengumpulan data
    d. Membutuhkan keahlian retorika dan keaktifan organisasi para elit politik sedangkan analisis kebijakan mendorong kajian ilmiah para akademisi terhadap kebijakan publik
  17. Salah satu komponen dalam analisis kebijakan, antara lain...
    a. Biaya advokasi kebijakan (advocacy cost)
    b. Fisibitas politik (political feasibility)
    c. Pelaku kebijakan (political subject)
    d. Penilai kebijakan (political assessor
  18. Menurut Lineberry, metode analisis kebijakan yang memusatkan pada penilaian pada konsekwensi-konsekwensi akibat yang mungkin terjadi pada usulan kebijakan yang ditawarkan pemerintah, jika kebijakan tersebut diberlakukan, adalah metode analisis kebijakan yang berupa...
    a. Ad hoc analysis
    b. Pre hoc analysis
    c. Post hoc analysis
    d. Quasi experimental approach
  19. Perbedaan cara pandang metode riset operasi dengan analisis sistem pada evaluasi kebijakan tentang RUU (Rancangan Undang-undang) Pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan….
    a. Dominan analisis kuantitatif
    b. Dominan tergantung pada komputer
    c. Rendahnya jenjang masalah yang dihadapi
    d. Tingginya jenjang masalah yang dihadapi
Kunci Jawabannya Klik Disini
LihatTutupKomentar